Yamaha

Penyandang Difabel Rentan Jadi Korban Aksi Kekerasan Seksual

  Jumat, 12 Maret 2021   Erika Lia
[Ilustrasi] Pelecehan seksual. (Pixabay)

ARJAWINANGUN, AYOCIREBON.COM -- Penyandang difabel rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Di Wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), rerata pelaku merupakan predator.

Manajer Program WCC Mawar Balqis, sebuah lembaga pendamping perempuan dan anak (perempuan) korban kekerasan di Ciayumajakuning, Sa'adah mengungkapkan, sejauh ini korban pelecehan dan kekerasan seksual di Ciayumajakuning menimpa penyandang difabel mental, intelektual, rungu, maupun wicara.

"Selama 2018-2020 ada sekitar 4 penyandang difabel mental dan intelektual, serta setidaknya 2 kasus difabel rungu dan wicara," ungkapnya kepada Ayocirebon.com, Jumat (12/3/2021).

Ia menambahkan, seluruh kasus itu hanyalah yang diketahui setelah dilaporkan. Dipastikan jumlahnya melebihi itu dengan tindak kekerasan seksual beragam.

Kasus kekerasan seksual terhadap difabel menimpa usia remaja hingga dewasa. Beberapa di antara korban bahkan hamil, terpapar HIV, dan hal paling miris adalah ketidaksadaran atas situasi yang dihadapinya pasca menjadi korban kekerasan.

"Ada salah satu korban difabel intelektual yang tidak merasa depresi karena dia tidak sadar apa yang dialaminya," tuturnya.

Keterbatasan fisik maupun mental kerap dimanfaatkan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Tak hanya melakukan kekerasan seksual, ada pula di antara pelaku diduga terlibat jaringan perdagangan manusia (human trafficking).

Sebagian pelaku, imbuhnya, belakangan diketahui orang dekat korban, baik yang masih 1 keluarga, tetangga, bahkan sesama difabel. Ada pula pelaku yang memanfaatkan kawan korban untuk memperdayanya.

"Pelaku nyaris semuanya merupakan predator seksual," katanya.

Kerentanan difabel sebagai korban kekerasan seksual, menurutnya, antara lain sebab minimnya informasi yang dimiliki mereka.

"Akses informasi dan pendidikan bagi kebanyakan difabel tak diberikan secara layak, misalnya tak disekolahkan dengan alasan keterbatasan fisik atau mental mereka," terangnya.

Ketika kemudian terjadi kekerasan seksual, mereka tak paham dan tak dapat mengakses bantuan yang seharusnya diperoleh. Situasi ini kerap dimanfaatkan pelaku sebab merasa leluasa melakukan kekerasan.

Sebab lain berupa akses layanan yang lemah. Menurutnya, dukungan layanan bagi korban difabel nyaris tiada.

"Misalnya, untuk melaporkan kasus kekerasan kan butuh uang. Tak jarang keluarga korban datang dari ekonomi lemah sehingga lebih memilih untuk makan ketimbang lapor polisi," bebernya menyontohkan.

Sayangnya, di sisi lain pemahaman aparat penegak hukum pun rendah sehingga memengaruhi proses hukum atas kekerasan seksual terhadap korban difabel.

Dalam kasus hukum, sambungnya, penggalian data kerap lemah. Kondisi ini salah satunya dipicu miskinnya komunikasi antara korban difabel dengan aparat penegak hukum.

"Biasanya, orang yang paling memahami komunikasi penyandang difabel adalah ibunya. Sehingga ketika korban dihadapkan dengan aparat penegak hukum yang ingin menggali alat bukti, akhirnya upaya itu tidak maksimal," paparnya.

Pada kasus difabel mental yang menjadi korban kekerasan contohnya, pemerintah dinilai belum memberi akses penerjemah yang mumpuni. Saat kasus lantas dibawa ke persidangan dan seharusnya dihadirkan penerjemah sebagai saksi ahli, upaya menegakkan hukum bagi korban difabel pun tak optimal.

"Paling-paling yang dihadirkan jadi saksi ahli guru SLB. Sementara kalau korban difabel nggak sekolah, kesepemahaman antara saksi dan korban pun jadi susah," tukasnya.

Pihaknya memberi tips bagi orang terdekat penyandang difabel agar terhindar dari aksi kekerasan seksual. Ia menyebutkan, penyandang difabel selaiknya tak diperlakukan berbeda dalam konteks sosial.

Mereka harus percaya diri dan meyakini hak mereka seperti masyarakat lain. Kepercayaan diri dipandang akan membuat penyandang difabel mampu mengakses segala layanan yang dibutuhkan.

"Kenalkan hak-hak mereka," ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat lain disarankan tak pula memberi perlakukan berbeda atas penyandang difabel. Dia menekankan, sebagai makhluk sosial kebutuhan mereka tetap sama, meski cara hidup berbeda.

Selain itu, penyandang difabel harus tetap diberi akses sesuai kebutuhan mereka, mulai pendidikan, kesehatan, termasuk pula kesehatan reproduksi, dan lainnya.

Mereka harus mengetahui dan memahami area pribadi yang terlarang bagi orang lain, kecuali untuk kepentingan medis. 

Secara umum, Sa'adah menilai, payung hukum yang ada saat ini belum melindungi hak-hak korban kekerasan seksual.

"Kecuali RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Rancangan aturan itu akan menjadi jawaban bagi semua kasus kekerasan seksual yang belum terpayungi selama ini," tandasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar