bank bjb
  

Dulu Menteri Korupsi Bansos Covid-19, Kini Pejabat Pemda di Jabar Digeledah KPK

  Kamis, 18 Maret 2021   Republika.co.id
Dulu Menteri Korupsi Bansos Covid-19, Kini Pejabat Pemda di Jabar Digeledah KPK
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. (Ayobandung.com/Tri Junari)

BANDUNG BARAT, AYOBANDUNG.COM -- Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 dulu pernah menjerat Juliari Batubara, mantan Mensos RI. Kini dugaan kasus serupa terjadi di pemerintahan daerah di Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi berbeda.

"Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri di Jakarta, seperti dilaporkan Republika.co.id, Rabu (17/3/2021).

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (16/3/2021) lalu. Dalam kegiatan itu, lembaga antirasuah ini menyasar Kantor Bupati Pemda Kabupaten Bandung Barat dan dua rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini yang beralamat di Lembang, Bandung Barat, salah satunya Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

"Di 3 lokasi tersebut telah ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara dimaksud," kata Ali lagi.

Dia mengatakan, temuan itu selanjutnya akan dilakukan validasi dan verifikasi. Dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Ali mengatakan, KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti sehingga menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

KPK juga telah menetapkan tersangka pada kasus ini. Meski demikian, lembaga antirasuah itu mengaku belum bisa mengumumkan tersangka dan kaonstruksi perkara dimaksud sesuai dengan kebijakan pimpinan baru. Dia meminta publik memberikan waktu penyidik untuk bekerja.

"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," katanya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar