Yamaha

Alih Fungsi Lahan, Peredaran Narkoba, dan Prostitusi! Pemkot Cirebon Dinilai Lalai Sikapi Isu Bong

  Kamis, 25 Maret 2021   Erika Lia
Plang penanda area Ku Tiong sebagai RTH sesuai perda yang berlaku. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Pemkot Cirebon dinilai telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran peraturan daerah (perda) hingga menimbulkan konflik di kawasan bong Ku Tiong, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Ku Tiong telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik pemakaman sebagaimana Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031.

Namun, keberadaan bangunan berupa pemukiman maupun usaha, yang didirikan di atas lahan makam warga Tionghoa Cirebon, terus berlangsung selama bertahun-tahun sampai kini.

Warga Tionghoa keberatan lahan bong dijadikan pemukiman mengingat statusnya sebagai RTH. Pendirian bangunan bahkan didahului praktik penjarahan makam.

Tak hanya penjarahan maupun alih fungsi lahan RTH, area bong bahkan disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba maupun praktik prostitusi.

Salah satu tokoh warga Tionghoa Cirebon, Hadi Susanto Halim meminta Pemkot Cirebon membongkar bangunan di area bong. Meski begitu, dia sangsi Pemkot mampu melakukannya.

"Karena bangunannya sudah banyak," ujarnya mengemukakan kesangsiannya saat rapat kerja Komisi 1 DPRD Kota Cirebon membahas status tanah makam Ku Tiong di Gedung DPRD, Kamis (25/3/2021).

Tokoh masyarakat Tionghoa lainnya, Permadi Budiatna mengaku, tengah memproses pelaporan kepada kepolisian maupun ombudsman. Pihaknya mensinyalir telah terjadi pembiaran secara sistematis dalam pengalihfungsian lahan bong.

"Kami sedang proses lapor ke polisi untuk perusakan makam juga ombudsman," katanya.

bong-pernyataan-keraton1
Salah satu bangunan yang berdiri di area Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Dia memandang, selama bertahun-tahun persoalan Ku Tiong tak kunjung rampung. Pelaporan kepada ombudsman dipandang sebagai upaya terakhir, mengingat kondisi kini makin mengkhawatirkan.

"RTH semakin terkikis di Kota Cirebon, sementara terjadi pula perubahan iklim. Kami ingin pemerintah dan masyarakat bersama memanfaatkan Ku Tiong untuk kepentingan lebih besar," tegasnya.

AYO BACA : Perusakan Bong Berlanjut, Wali Kota Sebut Tindak Pidana

Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Cirebon, Andi Rianto Lie menyebut, isu Ku Tiong bukan lagi sekedar pengalihfungsian lahan atau penjarahan makam.

"Ini bentuk kegagalan pemerintah mempertahankan lokasi yang seharusnya jadi RTH," katanya.

Andi mengingatkan, penetapan Ku Tiong sebagai RTH tak lepas dari minimnya RTH di Kota Cirebon. Pemanfaatan Ku Tiong sebagai RTH dipandang meliputi kepentingan lebih besar ketimbang dijadikan area penuh bangunan.

Persoalan yang meliputi Ku Tiong bahkan lebih parah. Bukan lagi soal penjarahan makam dan alih fungsi lahan oleh oknum, praktik peredaran narkoba dan prositusi pun disinyalir berlangsung di sana.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, AKBP Yaya Satyanagara mengungkapkan, Ku Tiong telah menjadi sarang peredaran narkoba di kawasan Harjamukti.

"Kami seringkali temukan obat-obatan ilegal, minuman beralkohol, di sana. Bong itu telah jadi semacam pusat peredaran narkoba di Kota Cirebon," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi 1 DPRD Kota Cirebon merekomendasikan lembaga eksekutif untuk memproses penguasaan atas Ku Tiong. Saat ini, Ku Tiong sendiri berstatus tanah negara.

"Pemkot Cirebon seharusnya mengajukan penguasaan atas Ku Tiong supaya leluasa mengelola dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggarannya," ungkap anggota Komisi 1, Dani Mardani.

Dia menunjuk lembaga eksekutif sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam persoalan Ku Tiong. Mempertimbangkan aturan yang berlaku atas Ku Tiong sebagai RTH, eksekutif sampai kini belum melakukan tindakan penegakan perda atas pelanggaran di sana.

Dani pun mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memantau upaya penyelesaian oleh eksekutif.

Selain penguasaan lahan Ku Tiong oleh Pemkot Cirebon, Komisi 1 juga merekomendasikan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Ku Tiong.

"Kami merekomendasikan Pemkot Cirebon (eksekutif) menindak tegas pelaku pelanggar perda," ungkap Wakil Ketua Komisi 1, Andrie Sulistio.

AYO BACA : Menggali Toleransi di Bong Cirebon

Sesuai ketentuan itu, imbuh Andrie, semua bangunan di atas lahan RTH harus dibongkar. Dia memastikan, seluruh bangunan di sana ilegal.

Sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pelanggaran rencana tata ruang dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Lembaga eksekutif setempat, melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi berjanji membentuk tim baru. Dalam kesempatan itu, dia pula memohon maaf sebab janji pembentukan tim pada 2020 tak terealisasi.

"Kami minta maaf karena tim dari 2020 belum terbentuk. Tapi, (kali ini) akan disampaikan ke wali kota untuk kemudian dibentuk tim," janjinya.

Dia pun menginstruksikan Kelurahan Harjamukti tak mengeluarkan surat sporadik atau surat penguasaan fisik untuk mencegah pembuatan surat kepemilikan tanah.

Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon, Dwi Rinto menyebut, Pemkot Cirebon dimungkinkan memiliki legal standing (kedudukan hukum) atas Ku Tiong.

"Sekarang kan lahan itu sesuai perda sebagai RTH. Itu sebagai langkah awal yang memungkinkan Pemkot Cirebon punya legal standing atas haknya ke depan (atas Ku Tiong)," jelasnya.

bong-tanah-urugan1
Tanah urugan di sekitar area Ku Tiong. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

BPN sendiri mengakui dalam hal ini tak memiliki banyak data terkait tanah tersebut. Petunjuk yang mereka miliki sampai kini berupa peta dari zaman Belanda.

Ku Tiong diketahui tercatat dalam Eigendom Verponding atau produk hukum pertanahan pada masa kolonial Belanda yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah. Statusnya lantas berubah menjadi tanah negara sesuai UU Agraria.

Dwi memastikan, BPN tak mengeluarkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah di area Ku Tiong. Bila pun ditemukan warga mengantongi surat sporadik, dia menegaskan, surat itu bukanlah tanda bukti kepemilikan.

"Secara teknis, sporadik bukan tanda bukti kepemilikan tapi hanya penguasaan fisik bidang tanah.

Filolog Cirebon, Raffan S. Hasyim mengusulkan Pemkot Cirebon melibatkan tim ahli cagar budaya. Ku Tiong, diingatkannya, telah berusia sekitar 50 tahun.

"Di sekitarnya pun ada beberapa situs, seperti makam Pangeran Suryanagara, Ki Ageng Pengging, juga Mayor Tan Tjin Kie sebagai juragan gula terbesar se-Eropa," bebernya.

AYO BACA : Warga di Bong Tolak Telah Bajak Lahan


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar