Yamaha

1.062 Polsek Ditugasi Kapolri tak Lakukan Proses Penyidikan

  Rabu, 31 Maret 2021   Fichri Hakiim
Sebanyak 1.062 Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh Indonesia ditugasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak melakukan proses penyidikan. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Sebanyak 1.062 Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh Indonesia ditugasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak melakukan proses penyidikan.

Kebijakan tersebut ditanda tangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak tanggal 23 Maret 2021.

AYO BACA: 13 Terduga Teroris Diamankan Pasca Bom Bunuh Diri Makassar
AYO BACA: Diringkus Polisi, Begini Peran Terduga Teroris yang Diamankan dari Bekasi dan Jakarta

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan).

Dalam keputusan tersebut, Kapolri Sigit memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.

AYO BACA: Antisipasi Kekurangan Pasokan BBM, Polisi Pantau SPBU di Majalengka 
AYO BACA: Respons Kemenhub Soal Larangan Mudik 2021

Menurut Kapolri, ini merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri. Dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek, hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," ujarnya dalam surat keputusan.

Keputusan itu juga berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

AYO BACA: Effendi Gazali Kebingungan Dipanggil KPK Kasus Bansos Mantan Mensos
AYO BACA: Tilang Elektronik di Kota Cirebon Bakal Berlaku di 6 Titik

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar