bank bjb
  

Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Terlena oleh Gaya Hidup dan Politik

  Rabu, 07 April 2021   Restu Nugraha
Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Terlena oleh Gaya Hidup dan Politik
Abubakar dan Aa Umbara, dua bupati Bandung Barat yang terkena kasus dugaan korupsi. (Ayobandung.com)

BANDUNG BARAT, AYOCIREBON.COM -- Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi karena terlibat konflik kepentingan dalam proyek Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemik Covid-19 pada Dinas Sosial Tahun 2020.

Tak hanya Aa Umbara, KPK juga menetapkan anaknya, Andri Wibawa sebagai pihak swasta pemilik PT Jagat Dir Gantara dan M Totoh Gunawan pemilik CV Sentral Sayuran Garden City Lembang sebagai tersangka.

KPK menduga Aa Umabara telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar. Sedangkan M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar dan Andri diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Terkait hal itu, Pakar Hukum dari Unpar, Asep Warlan Yusuf menilai ada empat faktor Bupati Bandung Barat atau kepala daerah lain bisa terlibat korupsi.

Pertama, karena besarnya biaya politik saat pencalonan dan setelah terpilih. Untuk memenuhi kost tersebut seorang kepala daerah harus mencari dari sumber lain, karena dari gaji tidak mencukupi.

"Jadi baik pada proses pemilihan di pilkada maupun pada saat sudah jadi pun biaya itu besar. Dia mencari jalan, maka carilah celah-celah untuk bisa mendapatkan uang tambahan dari uang dan gaji. Salah satu diantaranya bisa dari proyek barang dan jasa," paparnya, Rabu 7 April 2021.  

Kedua karena ada kesempatan dan celah dari peraturan perundang-undangan.
"Biasanya kepala daerah bekerjasama dengan birokrasi, kira-kira perundang-undangan mana yang bisa dimanfaatkan. Ia mencari celah atau lubang peluang dari regulasi yang tidak tegas dan tidak jelas untuk korupsi," tambahnya.

Ketiga, karena faktor gaya hidup yang glamor. Hal ini menyebabkan seorang pejabat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. Kondisi ini bisa dihindari, jika kepala daerah mau hidup sederhana.

"Keempat karena faktor intregritas moral yang rendah. Walaupun sikapnya jelek, pengawasan kurang tapi kalau imannya kuat dan moralnya tinggi ya gak akan melalukan korupsi. Sebaliknya, kalau moral jelek, pengawasan ketat pun dicari celahnya," pungkasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar