Yamaha

Hak Kepemilikan KTP Difabel Kerap Terabaikan

  Kamis, 08 April 2021   Erika Lia
Aktivis difabel Cirebon, Ulya Aufiya Mutmainnah (kiri) dan relawan ODGJ mandiri, Fitri Yuli (kanan), berupaya mengedukasi publik atas hak-hak penyandang difabel, salah satunya kepemilikan KTP. (Ayocirebon.com/Erika Lia)
SUMBER, AYOCIREBON.COM -- Kepemilikan KTP bagi penyandang difabel kerap terabaikan. Padahal, kepemilikan kartu identitas tetap menjadi hak mereka.
 
Dalam Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mereka berhak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Mereka pun berhak mendapat dokumen kependudukan.
 
Sayang, tak semua keluarga penyandang difabel mengetahui hal ini. Marni (26), penyandang difabel asal Kelurahan/Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, misalnya, baru beroleh KTP pada Februari 2021.
 
Sang ayah, Ruwita (58), mengaku semula tak mengetahui Marni berhak didata sebagai penduduk dan beroleh KTP. Dia merasa, Marni tak memerlukan KTP sebab keterbatasannya mengakses ruang-ruang kehidupannya secara fisik.
 
"Tadinya enggak paham kalau Marni juga butuh KTP karena kan enggak bisa kemana-mana," katanya kepada Ayocirebon.com beberapa waktu lalu.
 
Dia pun baru mengetahui ihwal hak atas Marni dari salah satu aktivis difabel Cirebon, Ulya Aufiya Mutmainnah. Ulya pun membantu pihak keluarga Marni mengurus keperluan itu.
 
Marni diketahui merupakan penyandang difabel ganda. Akibat proses kelahirannya yang tak berlangsung baik, Marni mengalami kelainan pada otak.
 
Perkembangan fisik Marni pun terhambat hingga membuatnya harus terbaring di atas kasur di rumahnya selama ini. Selain itu, dia tak bisa bicara.
 
"Tapi, dia ngerti kalau lapar, haus. Kita pakai bahasa isyarat," ungkap Ruwita didampingi kakak Marni, Veni Toifah.
 
Penyandang difabel lain yang kepemilikan kartu identitasnya kerap diabaikan yakni orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ulya menerangkan, ODGJ merupakan penyandang difabel mental.
 
"Mereka juga berhak memiliki KTP sebagai bentuk persamaan hak dengan WNI lainnya," katanya.
 
Pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas terbagi atas 4 jenis, masing-masing penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.
 
Salah satu relawan ODGJ sekaligus pengelola Rumah Singgah Fitri Selamat Peduli di Kelurahan/Kecamatan Sumber, Fitri Yuli (35) menyebut, rerata ODGJ yang ada di Cirebon tak memiliki KTP.
 
"Kebanyakan cuek, padahal penting sebagai identitas ODGJ bersangkutan," tuturnya.
 
Menurutnya, baik pihak keluarga maupun pemerintah setempat tak memahami ihwal hak kepemilikan KTP bagi ODGJ. Nyaris serupa alasannya dengan Ruwita, dengan kondisi mentalnya, pihak keluarga rerata menilai ODGJ tak memerlukan KTP.
 
Padahal, kepemilikan KTP juga diperlukan untuk mereka mengakses layanan publik hingga turut serta dalam pemilu. Sebagaimana diketahui, sesuai UU, ODGJ punya hak pilih dalam pemilu.
 
"Kalau pemilu, kan mereka punya hak pilih. Ini ditentukan oleh KTP," ujarnya.
 
Meski begitu, dari pengalamannya, tak jarang Fitri menemukan ODGJ tanpa KTP dimanfaatkan oknum untuk mencoblos. Dia pernah menemukan ujung jari seorang ODGJ yang ditemuinya di tepi jalan berwarna ungu saat pemilu.
 
Padahal, imbuhnya, yang bersangkutan ketika itu tak punya KTP. Terkait ini, Ulya pun mengaku pernah mengetahuinya.
 
"ODGJ kerap dimanfaatkan untuk mendongkrak suara. Mereka kan kalau diminta rata-rata nurut-nurut aja," beber Ulya.
 
Baik Ulya dan Fitri berharap pemerintah menyosialisasikan lebih gencar ihwal hak kepemilikan KTP bagi penyandang difabel. 
 
Di sisi lain, publik harus pula memahami hak-hak para penyandang difabel. Keduanya mengingatkan, kebutuhan difabel sejatinya sama dengan kebutuhan individu lain.
 
"Misalnya hak privasi, hak biologis, mereka juga berhak mendapatkannya," tegas Fitri.
 
Secara lengkap, sesuai Pasal 5 UU di atas, penyandang disabilitas masing-masing memiliki hak:
 
1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Politik;
8. Keagamaan;
9. Keolahragaan;
10. Kebudayaan dan pariwisata;
11. Kesejahteraan sosial;
12. Aksesibilitas;
13. Pelayanan publik;
14. Perlindungan dari bencana;
15. Habilitasi dan rehabilitasi;
16. Konsesi;
17. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
18. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
19. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
20. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar