Yamaha

Indikasi Penangkapan Munarman Langgar HAM Menurut Amnesty

  Kamis, 29 April 2021   Ananda Muhammad Firdaus
Penangkapan Munarman dinilai tidak menghargai nilai-nilai HAM.

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Menanggapi penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan bahwa polisi terkesan melakukan kesewenang-wenangan.

“Polisi terkesan melakukan penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Munarman, serta mempertontonkan secara gamblang tindakan aparat yang tidak menghargai nilai-nilai HAM ketika menjemputnya dengan paksa," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu, 28 April 2021.

Dilanjutkannya, indikasi tidak menghargai HAM tersebut terlihat lagi saat menyeret Munarman dengan kasar, tidak memperbolehkannya memakai alas kaki, sampai menutup matanya dengan kain hitam,

"Perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu melanggar asas praduga tak bersalah," katanya.

Seharusnya, sebut Usman Hamid, tuduhan terorisme bukanlah alasan untuk melanggar hak asasi seseorang dalam proses penangkapan. 

AYO BACA: Habib Rizieq Doakan Munarman yang Tengah Berkasus

Munarman, dalam video yang tersebar, dinilai tidak membahayakan petugas dan tidak terlihat adanya urgensi aparat untuk melakukan tindakan paksa tersebut. "Hak-hak Munarman harus dihormati apa pun tuduhan kejahatannya," tegasnya.

Dia menilai, meskipun sebagian ketentuan UU Anti-Terorisme bermasalah, namun Pasal 28 ayat 3 dari UU tersebut jelas menyatakan pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM.

Atas penangkapan tersebut, ia menilai, ini berpotensi membawa erosi lebih jauh atas perlakuan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil.

“Belum lagi jika mengingat situasi kedaruratan pandemi Covid-19. Penegak hukum harus lebih sensitif, mempertimbangkan protokol kesehatan dan hak atas kesehatan dari orang yang hendak ditangkap atau ditahan, termasuk menyediakan masker kepada yang menutupi mulut dan hidung, bukan justru membiarkannya terbuka dan menutup matanya dengan kain hitam," bebernya.

“Kepolisian harus melakukan evaluasi terhadap anggota Densus yang melakukan penangkapan tersebut dan menginvestigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran SOP dalam tindakan hukum tersebut. Setiap penangkapan apapun kasusnya termasuk jika itu tuduhan terkait terorisme harus menghormati nilai-nilai hak asasi manusia," katanya.

AYO BACA: Munarman Ditangkap, Polisi Temukan Bahan Peledak di Eks Markas FPI 

Dia mengatakan, pihaknya juga mendapatkan laporan yang kredibel bahwa kuasa hukum maupun keluarga belum diberikan akses kepada Munarman.

Apapun kejahatan yang dituduhkan kepada Munarman, Usman berharap setiap orang yang disangka melakukan kejahatan memiliki hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan yang tidak memihak.

Asas praduga tak bersalah, hak untuk mengakses kuasa hukum dan juga bertemu dengan keluarga adalah hak-hak asasi seseorang yang disangka melakukan kejahatan dan berada dalam status penangkapan maupun penahanan.

Dia menyayangkan jika UU Anti-Terorisme dijadikan sebagai justifikasi untuk melanggar hak asasi manusia, misalnya memperbolehkan penahanan tersangka ditahan sampai 221 hari tanpa dibawa ke pengadilan. 

AYO BACA: Penangkapan Munarman: Buku Syariat Islam Disita, Kantor FPI Digeledah 60 Aparat Gabungan

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan kriminal harus dibawa segera ke hadapan hakim yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya.

Orang itu juga berhak atas pengadilan dalam waktu yang layak atau mereka harus dibebaskan," pungkasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar