Yamaha

Cirebon Raya Tak Dijatah Mudik Lokal, Pemerintah Pusat Diminta Atensi

  Kamis, 29 April 2021   Erika Lia
ilustrasi Kota Cirebon. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Luput sebagai aglomerasi yang beroleh pengecualian mudik lokal, pemerintah pusat diminta memperhatikan kebijakan larangan mudik di Wilayah Cirebon Raya/Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan 8 wilayah aglomerasi yang warganya dibolehkan mudik lokal.

Ke-8 wilayah aglomerasi itu terdiri dari 37 kabupaten/kota, masing-masing sebagai berikut:

  1. Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo;
  2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
  3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat;
  4. Jogja Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul;
  5. Demak, Ungaran, dan Purwodadi;
  6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen;
  7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo;
  8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.
AYO BACA: Jabar Halau Pemudik: Pengawasan Jalur Tikus Diperketat, Lokasi Karantina Tempat Angker

Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi menyesalkan ketiadaan Cirebon Raya/Ciayumajakuning sebagai wilayah aglomerasi yang masyarakatnya dibolehkan mudik lokal.

Mudik lokal sendiri berarti pergerakan orang hanya dalam wilayah aglomerasi tersebut. Misalnya, warga Indramayu dapat melakukan perjalanan ke Cirebon atau Majalengka atau pula Kuningan. 

Pun begitu sebaliknya. Pergerakan orang di wilayah aglomerasi Cirebon Raya/Ciayumajakuning berpotensi terjadi mengingat lokasi ke-5 daerah relatif berdekatan.

Agus menyebutkan, kebijakan dispensasi pergerakan orang oleh pemerintah pusat hanya berlaku di wilayah-wilayah aglomerasi yang telah formal.

"Salah satunya Jabodetabek, itu kan wilayah aglomerasi yang sudah ada formalnya," ucapnya, belum lama ini.

Sementara, Cirebon Raya atau akrab pula dengan sebutan Ciayumajakuning belum secara formal termasuk wilayah aglomerasi.

Padahal, imbuhnya, Ciayumajakuning selama ini telah menjadi potensi pertumbuhan yang menjanjikan di bagian timur Jawa Barat.

AYO BACA: Dispensasi Mudik Santri, Wamenag: Wapres Minta Larangan Dipatuhi

Kondisi serupa sedianya pula dialami warga di daerah lain yang memiliki kesamaan, seperti Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, Purwakarta, Subang, Sumedang, Pangandaran, dan lainnya di Jabar.

Menurut Agus, wilayah aglomerasi setidaknya dapat terlihat dari kesamaan nomor polisi (nopol/ kendaraan yang berlaku di wilayah tersebut.

"Seperti d Ciayumajakuning, plat nopolnya kan E, baik itu dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan," bebernya.

Terlebih, gubernur Jabar sendiri telah memasukkan Ciayumajakuning ke dalam konsep pengembangan potensi daerah yang disebut Cirebon Raya. Penyebutan ini sedianya sudah dapat disebut wilayah aglomerasi.

Dia pun menyayangkan Cirebon Raya/Ciayumajakuning telah luput dari atensi pemerintah pusat.

Agus pun menyarankan pemerintah pusat kembali melihat tata ruang dan struktur pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Ciayumajakuning luput dari perhatian pemerintah pusat. Lihatlah dari ketentuan tata ruang provinsi, aglomerasi terbentuk di situ," tuturnya.

Ihwal kebijakan mudik lokal di Cirebon Raya/Ciayumajakuning sendiri, Agus berjanji akan membahas lebih jauh.

"Ketentuannya akan kami bahas. Nanti kepala dinas perhubungan (Kota Cirebon) harus berkoordinasi dengan kepala dinas perhubungan daerah lain di Ciayumajakuning sebelum membuat ketentuan," tegasnya.

AYO BACA: 115 Travel Gelap Angkut Pemudik Diamankan Polisi, Diantaranya Jurusan ke Pantura

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar