Yamaha

THR Wajib Dibayar, Perusahaan Bantu Dorong Konsumsi Pegawai

  Kamis, 29 April 2021   Gelar Aldi S
Ilustrasi industri. (ANTARA/Saptono)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menekankan akan kewajiban kepada pengusaha dan perusahaan membayar THR 2021 Hari Raya Keagamaan untuk pegawainya.

Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi menyatakan kewajiban pelunasan THR 2021 itu patut dibayarkan H-7 Lebaran 1442 Hijriah. Tapi, lanjutnya, merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No 6 Tahun 2021, bila ada perusahaan yang masih terdampak oleh Covid-19, maka wajib berkonsultasi kepada Bupati/Walikota.

"Perusahaan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan disertai bukti dari terdampak tersebut," ujarnya saat menjadi narasumber pada Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), di kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kamis, 29 April 2021.

"Tapi tetap hanya diberi waktu pelunasan sampai H-1 sebelum hari raya," imbuhnya.

Ia menegaskan, tahun ini tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan untuk mencicil THR bagi pegawainya. Pasalnya, kondisi perekonomian tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, sebab pergerakan perekonomian tahun ini sudah kembali menggeliat.

Ia juga mengingatkan adanya denda bagi pengusaha yang telat membayar THR, denda itu sebesar 5 persen dari nilai THR yang diberikan perusahaan kepada pegawainya.

"Dendanya itu 5 persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar, maka dendanya 5 persen dari Rp 1 miliar harus diberikan kepada pegawai untuk kesejahteraannya," jelasnya. 

Di tempat yang sama, Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menolak jika pembayaran THR tahun 2021 ini dibayarkan secara dicicil atau bahkan ditunda seperti kebijakan tahun lalu.

Roy Jinto mengungkapkan, jika merujuk pada Permen Nomor 6 tahun 2016, di dalamnya tidak tertuang mengenai pembayaran THR yang diperkenankan untuk ditunda atau dicicil.

Menurutnya, kunci utama dalam Permen Nomor 6 tahun 2016 itu ada di pasal 2 & 5, yaitu THR wajib dibayarkan kepada pegawai yang telah bekerja satu bulan dan dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya.

"Artinya tidak ada ruang untuk menunda ataupun mencicil apa pun alasanya" tegasnya.

Menurut Akademisi Universitas Padjadjaran Prof Maman Setiawan, pemberian THR dimaksudkan untuk mendorong produktivitas dari tenaga kerja dan juga bisa mendorong konsumsi dari pegawai tersebut. Diketahui kontribusi konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60 persen.

Sejak beberapa tahun terakhir produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Sehingga, perlu diberikan reward yang sepadan bagi para pekerja tersebut atas kinerja yang diberikan.

Hanya pada 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena imbas pandemi. Industri manufaktur sebagai kontributor terbesar perekonomian bahkan jatuh lebih dalam dibandingkan dengan penurunan perekonomian secara keseluruhan. Hal itu menyebabkan terjadi kendala dalam pembayaran THR.

Namun demikian, seiring dengan pemulihan yang berlangsung, kinerja sejumlah sektor manufaktur pada triwulan I-2021 mulai bergeliat. Salah satunya tercermin dari meningkatnya kinerja ekspor.

Berdasarkan hal tersebut beberapa sektor menurutnya tidak akan menghadapi kendala untuk menunaikan kewajiban pembayaran THR. Sektor yang memiliki pertumbuhan positif tersebut diantaranya informasi dan komunikasi, serta pertanian.

"Harusnya tidak lagi menunggak, tidak ada masalah dalam pembayaran THR. Artinya mengikuti aturan yang ada," tegasnya. 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar