Yamaha

Fakta Larangan Mudik 2021: Ditambah Ketat, Mudik Lokal, Wisata Boleh

  Rabu, 05 Mei 2021   Ananda Muhammad Firdaus
ilustrasi mudik. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Pemerintah melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran untuk tahun 2021. Kepolisan pun mengawal kebijakan tersebut dengan menyiagakan sejumlah personel dan titik sekat.

Namun meski perjalanan masyarakat dibatasi oleh larangan, terdapat kebijakan yang mengecualikannya. Respons masyarakat pun beragam terkait hal ini. Termasuk "masalah" santri yang diwacanakan boleh mudik.

Memang, sejak kebijakan ini digaungkan, banyak juga yang menyayangkannya. Apalagi di tahun 2020, ekonomi masyarakat begitu terganggu lantaran kebijakan-kebijakan pembatasan seperti larangan mudik.

Berikut Ayocirebon.com rangkum fakta-fakta seputar larangan mudik 2021, berikut sejumlah respons terkait kebijakan ini.

1. Larangan Ditambah Pengetatan

Seakan direvisi, pemerintah menambahkan kebijakan pengetatan bersamaan dengan larangan mudik. Pengetatan tersebut berlaku dari H-14 peniadaan mudik atau pada 22 April hingga 3 Mei 2021. Lalu H+7 masa larangan mudik atau dari 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Kebijakan itu terduat dari Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.

Addendum tersebut disertai perubahan aturan larangan mudik lebaran. Di antaranya.

A. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 - 24 Mei 2021) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  • Penumpang pesawat domestik dan kereta api; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1x24 jam, atau hasil negatif tes GeNose C19 secara langsung di Bandara atau Stasiun sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia.
  • Penumpang transportasi laut dan penyeberangan laut; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau rapid tes antigen yang berlaku 1x24 jam, atau hasil negatif tes GeNose secara langsung di Bandara sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia.
  • Penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi akan diperiksa surat negatif Covid-19 di tengah perjalanan, jika tidak ada maka dilakukan tes antigen atau GeNose C19 acak oleh petugas di lapangan.

B. Perjalanan pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021 hanya diizinkan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau non-mudik dengan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk.

C. Mereka yang harus mengantongi izin SIKM antara lain, kerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil dan satu pendampingnya, persalinan dan dua pendampingnya.

2. Pengusaha transportasi bingung

Dari addendum tersebut, sekitar sebulan atau dari 22 April hingga 24 Mei 202 kebijakan pembatasan dirasakan masyarakat. Keluhan tak terkecuali keluar dari pengusaha transportasi.

Misalnya, Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda yang menilai bahwa kebijakan dalam addendum itu membuat para pelaku usaha jasa transportasi kebingungan dan semakin merugi.

"Kami hampir apatis. Jelas itu merugikan buat kami," ujarnya ketika dihubungi pada Jumat, 23 April 2021.

Dia berpikir, masa mudik 2021 bisa dilonggarkan sehingga jasa transportasi bisa hidup. Tak seperti 2020.

Sementara itu, wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bekasi) dan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (Bandung Raya) dikecualikan dari larangan mudik, atau masuk wilayah aglomerasi.

Meski masih ada kawasan yang diperbolehkan melakukan pergerakan atau istilahnya mudik lokal, dia menganggap itu tak begitu menghidupkan jasa transportasi di kala masa larangan mudik. Sebab, ujar Dida, masyarakat cenderung bepergian dengan kendaraan pribadi di daerah aglomerasi.

Ia pun mengusulkan untuk mudik lokal diperluas, misalnya cakupan lintas provinsi. Kendati dia meminta pemerintah untuk memberi pelonggaran tersebut, larangan mudik tetap berlaku.

3. Jatah Mudik Lokal

Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian aktivitas mudik atau boleh melakukan perjalanan lokal untuk wilayah tertentu yang lokasinya berdekatan atau masuk wilayah aglomerasi.  

Wilayah-wilayah itu antara lain

  • Medan Raya: Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.
  • Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
  • Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
  • Semarang Raya: Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi.
  • Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
  • Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen.
  •  Surabaya Raya: Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, dan Sidoarjo.
  • Makassar Raya: Makassar, Takalar, Maros, dan Sungguminasa.

Kebijakan itu menimbulkan rasa cemburu untuk daerah serupa yang saling berdekatan. Misalnya wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) di Jawa Barat.

Nada protes tak hanya keluar dari warga, bahkan dari pejabat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi menyesalkan ketiadaan Cirebon Raya/Ciayumajakuning sebagai wilayah aglomerasi yang masyarakatnya dibolehkan mudik lokal.

Pergerakan orang di wilayah aglomerasi Cirebon Raya/Ciayumajakuning berpotensi terjadi mengingat lokasi ke-5 daerah relatif berdekatan. Memang dia sadari, Ciayumajakuning bukan wilayah aglomerasi yang telah formal.

Kendati begitu, Ciayumajakuning selama ini telah menjadi potensi pertumbuhan yang menjanjikan di bagian timur Jawa Barat.

Kondisi serupa sedianya pula dialami warga di daerah lain yang memiliki kesamaan, seperti Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, Purwakarta, Subang, Sumedang, Pangandaran, dan lainnya di Jabar.

Terlebih, gubernur Jabar sendiri telah memasukkan Ciayumajakuning ke dalam konsep pengembangan potensi daerah yang disebut Cirebon Raya. Penyebutan ini sedianya sudah dapat disebut wilayah aglomerasi.

Namun begitu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri menegaskan, hanya 2 wilayah aglomerasi di Jabar, yakni Bodebek dan Bandung Raya.

4. Dispensasi mudik santri

Beragam komentar tak hanya muncul disoalnya dari mudik lokal. Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicara Masduki Baidlowi mengusulkan dispensasi bagi para santri kala ada kebijakan larangan mudik.

Dia mengatakan, wapres meminta bisa pulang ke rumah masing-masing, dan tidak dikenakan aturan ketat terkait larangan mudik yang berhububgnan dengan konteks pandemi.

Bahkan, wapres menyarankan agar organisasi kemasyarakat ikut mengusulkan dispensasi larangan mudik bagi santri kepada pemerintah.

Namun, pernyataan tersebut langsung diklarifikasi. Bukan pada masa larangan mudik pada 6-17 Mei, tapi dispensasi pada masa pengetatan mudik pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Menteri Agama Yaqut Choulil Qoumas mengakui bahwa kebijakan larangan mudik tidak mudah diterima kalangan pesantren. Namun upaya pemerintah melarang mudik mesti dipahami oleh semua pihak, termasuk pondok pesantren.

5. Mudik dilarang, wisata boleh

Aturan pelarangan mudik lebaran banyak menuai kritik publik lantaran bertolak belakang dengan kebijakan dibolehkannya kegiatan wisata. Meski paradoks, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno punya strategi untuk memastikan kegiatan wisata tidak memicu lonjakan kasus Covid-19.

"Pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait di lapangan telah melakukan persiapan. Seperti kita lihat di beberapa media dan laporan yang saya terima, sudah ada penyekatan-penyekatan di setiap jalur maupun daerah perbatasan," kata Sandi dalam media breafing di kantor Kemenparekraf, Jakarta, mengutip Suara.com.

Untuk menyukseskan strategi tersebut tetap dibutuhkan kepatuhan dari masyarakat. Karena berkaca dari libur lebaran tahun lalu, lanjut Sandi, meski ketika itu aturan PSBB diberlakukan secara ketat namun lonjakan kasus tetap sulit dihindari.

Sandi mengatakan, masyarakat juga diizinkan untuk berkegiatan wisata akan tetapi diutamakan wisata lokal. Sandi mencontohkan seperti wisata lokal di Jabodetabek yang tersedia wisata berbelanja, wisata olahraga di Gelora Bung Karno Senayan, wisata berbasis bahari di Ancol, hingga wisata berbasis fauna di ragunan.

Sekalipun diperbolehkan, lanjut Sandi, wisata harus dilaksanakan dalam bingkai PPKM mikro dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

6. Jalur tikus pun disekat

Tak mau kecolongan, kepolisian pun sampai menyekat jalur-jalur tikus. Biasanya ini jadi alternatif perjalanan para pemudik, bila berkaca di tahun sebelumnya. Tak hanya itu kepolisian pun menyiagakan personel hingga 24 jam.

Polri pun dalam mengawal kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei, bakal menyekat setidaknya 381 titik. Titik-titik sekat ini tersebar dari Sumatera hingga Bali.

Pihaknya berjanji, meskipun larangan mudik diketatkan sehingga personelnya bakal bersikap tega, kerja personel kepolian akan tetap humanis, termasuk saat menindak pelanggar. 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar