bank bjb
  
Yamaha

Jamaah Haji Numpuk, Apa Solusi Pemerintah?

  Minggu, 06 Juni 2021   Editor
Jamaah Haji Numpuk, Apa Solusi Pemerintah?
ilustrasi ibadah haji. (Suara.com)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Pasca pembatalan keberangkatan haji 2021, penumpukan jamaah haji dipastikan bertambah. Pasalnya terdapat juga antrean sejumlah kuota dari tahun sebelumnya.

“Memang agak rumit karena kalau Arab Saudi tahun depan akan menerima jamaah haji tapi nggak mungkin ada penambahan kuota haji 100 persen,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nu Wahid kepada Republika.co.id, Minggu, 6 Juni 2021.

Untuk menyelesaikan ini kata dia ada pihak yang harus bisa memberikan kepercaraan publik bahwa pemerintah sudah maksimal dalam mengupayakan pemberangkatan haji sehingga apa pun keputusannya bisa dimengerti masyarakat.

Dia menyebut dibukanya peluang umrah yang luas memungkinkan untuk mengobati rasa rindu dan kekecewaan bagi jamaah haji walaupun hukum umroh adalah sunnah. Sebab, sebagian jamaah yang terdaftar haji berusia di atas 65 tahun yang jika mengandalkan antrean akan sulit untuk berangkat.

“Kalau para jamaah haji diberikan peluang untuk umroh dengan segala kompensasi mungkin sedikit mengurangi rasa kecewa nggak bisa berangkat haji, sekalipun haji tidak bisa digantikan umroh,” ujar dia.

Namun, menurut Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siradj peluang umroh bukan menjadi solusi tepat. Total jamaah yang tidak berangkat dalam dua tahun terakhir ada 440 ribu. Jadi, solusi yang paling rasional adalah bagaimana diplomasi pemerintah untuk menambah kuota.

“Kalau dialihkan ke umroh bukan jalur tepat karena tidak semua masyarakat menginginkan pilihan itu. Bobot antara haji dan umroh berbeda,” kata Mustolih.

Mustolih menilai, solusi itu bisa membuat situasi kacau. Mungkin untuk alokasi pergeseran dana tidak masalah tapi yang perlu disoroti adalah pihak yang akan menampung umroh. Sebab, pemerintah tidak menyelenggarakan umroh, terkecuali dalam kondisi tertentu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

“Bisnis umroh memang diserahkan kepada pihak swasta murni. Kalau diselenggarakan kementerian agama, perlu dipersiapkan rutin dan perlu sumber daya siapa saja petugas yang menerima dan menjaga umroh di tanah suci,” ucap dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan penumpukan jamaah ini terasa berat bagi jamaah yang sudah lanjut usia. Ini disebabkan mereka termasuk jamaah yang berisiko tinggi. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa berbuat apa pun kecuali jika jamaah tersebut sudah meninggal akan diambil oleh ahli waris.

“Pemerintah nggak bisa buat banyak ketika situasinya seperti sekarang dihadapkan pandemi. Pandemi belum terkendali, waktu penyelenggaraannya mepet. Ini juga dilihat jumlah kuota yang diberikan Arab Saudi sebagai tuan rumah,” tuturnya.

Pembatalan Dikaji Mendalam

Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Khoirizi mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) membantah penilaian bahwa membatalkan pemberangkatan jemaah haji sebagai keputusan yang terburu-buru. Keputusan itu sudah dilakukan melalui kajian mendalam.

“Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam, baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan. Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru,” kata Khoirizi, Jumat, 4 Juni 2021.

“Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR,” sambungnya.

Menurut Khoirizi, Kementerian Agama tentu berharap ada penyelenggaraan haji. Bahkan, sejak Desember 2020, Kemenag sudah melakukan serangkaian persiapan, sekaligus merumuskan mitigasinya. Beragam skenario sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50%, 30%, 25% sampai 5%. 

Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan dilakukan, baik di dalam dan luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik. Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya. Namun, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Menag, kata Khoirizi, bahkan sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, yakni Saleh Benten, tepatnya pada pertengahan Januari 2021 untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi, dan mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya pada 16 Maret lalu juga berkoordinasi dengan Dubes Saudi di kantornya, membicarakan masalah penyelenggaraan ibadah haji. Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawwal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M,” tegasnya.

"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," lanjutnya.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M itu hingga hari ini belum juga dilakukan. Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari.

“Demi melakukan kajian lebih matang sembari berharap pandemi segera berakhir, Kemenag menunda hampir 10 hari untuk mengumumkan pembatalan. Tahun lalu, pembatalan diumumkan 10 Syawwal, tahun ini kami lakukan pada 22 Syawal,” tegasnya.

“Dan kondisinya masih sama. Pandemi masih mengancam jiwa, Saudi juga tidak kunjung memberi kepastian. Kita lebih mengutamakan keselamatan jemaah dan memutuskan tidak memberangkatkan,” tandasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar