Yamaha

Mahasiswa Penolak Omnibus Law di Semarang Divonis Bersalah oleh Pengadilan

  Rabu, 09 Juni 2021   Audrian Firhannusa
Mahasiswa penolak Omnibus Law melakukan demo pada 2020. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

SEMARANG, AYOCIREBON.COM -- Empat orang mahasiswa di Semarang yakni Izra Rayyan Fawaidz,  Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi, dan Mukhammad Akhru Muflikhun, yang tempo lalu melangsungkan demonstrasi menolak Omnibus Law divonis bersalah di pengadilan.

Majelis hakim pada sidang vonis yang dilakukan Selasa, 8 Juni 2021, menyampaikan mereka akan dihukum percobaan enam bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang

Ketua majelis hakim yang menyidang perkara tersebut, Sutiyono, menyatakan keempat terdakwa bersalah melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menyatakan, terdakwa bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menghukum terdakwa dengan pidana selama tiga bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan," kata hakim Sutiyono, mengutip Ayosemarang.com, Rabu, 9 Juni 2021.

AYO BACA: Giant Tutup, Ribuan Buruh Terancam PHK, Omnibus Law Tak Sesuai Omongan Pemerintah?

Whats-App-Image-2021-06-08-at-19-23-13
Sidang vonis terhadap empat mahasiswa penolak Omnibus Law, Selasa, 8 Juni 2021. (Ayosemarang.com/Audrian Firhanussa)

Dari putusan majelis hakim, keempat terdakwa belum bisa menerima begitu saja putusan tersebut. Alhasil melalui kuasa hukumnya, empat terdakwa akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap putusan bersalah tersebut.

"Sikap ini mungkin sampai tujuh hari ke depan," kata salah satu kuasa hukum mahasiswa, Kahar.

AYO BACA: Link Akses UU Ciptaker yang Diteken Jokowi

Sementara tim penasihat hukum juga meragukan pernyataan dari saksi kunci JPU yang memberikan keterangan telah melakukan imbauan. Pasalnya saksi tersebut salah menunjukan waktu kejadian robohnya gerbang DPRD Jawa Tengah.

"Majelis Hakim memutus bersalah mahasiswa ini dengan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan," katanya.

Dalam sidang, majelis hakim menyatakan penangkapan yang dilakukan kepada para pejuang demokrasi tetap sah walau tanpa surat tugas dan surat penangkapan karena mereka tertangkap tangan.

"Padahal fakta persidangan menunjukan yang dilakukan bukan tangkap tangan," imbuhnya.

AYO BACA: Reputasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Kian Turun di Mata Dunia

Menurut tim penasehat hukum KUHAP, tangkap tangan adalah ditangkap saat terjadinya tindak pidana, atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana, harusnya tidak ada jeda waktu yang lama.

"Faktanya IRF (Izra Rayyan Fawaidz) ditangkap pada pukul 17.30, NAA (Nur Achya Afifudin) ditangkap pukul 23.00 malam di Demak, IAH (Igo Adri Hernandi) dan MAM (Mukhammad Akhru Muflikhun) ditangkap ketika hendak mengambil motor sekitar pukul 17.00 lebih," pungkasnya.

AYO BACA: Perlindungan Kebebasan Sipil Indonesia Dipandang Mundur

Keempat mahasiswa itu ditangkap karena dianggap mengabaikan perintah aparat kepolisian saat demo Omnibus Law UU Ciptaker di depan Gedung DPRD Jateng pada Oktober 2020, yang berakhir ricuh.

Bentrokan dengan aparat membuat ratusan demonstran ditangkap. Hanya saja setelah pendalaman dari kepolisian, Izra Rayyan Fawaidz,  Nur Achya Afifudin, Igo Adri Hernandi, dan Mukhammad Akhru Muflikhun yang diproses secara hukum.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar