Yamaha

BPKN: Pajak Sembako Sengsarakan Masyarakat di Tengah Pandemi

  Jumat, 11 Juni 2021   Gelar Aldi S
beras akan dikenakan pajak sembako. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, telur susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-buan, dan gula, menuai kritik.

Rencana pengenaan pajak sembako tercantum dalam dalam Draf Revisi Kelima Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

AYO BACA: Cara Membuat NPWP Online, Syarat dan Langkah Mudahnya Begini 

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN-RI) Firman Turmantara meminta pemerintah untuk mencabut kembali rencana kebijakan penarikan pajak sembako.

"Apalagi kebijakan tersebut tetap dilaksanakan dalam masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit, tentunya pasti menyengsarakan rakyat banyak dan berdampak panjang bahkan bisa memunculkan konflik/kerusuhan sosial," kata Firman kepada Ayobandung.com, Jumat, 11 Juni 2021.

AYO BACA: Cara Perpanjang Masa Berlaku SKCK Online Berikut Persyaratannya

Firman mengatakan, kebijakan itu tidak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

"Sedangkan dalam draf RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang dikenai PPN," tutupnya.

AYO BACA: Teror Nobar KPK End Game, Pemerhati: Demokrasi Indonesia Cuma Semboyan


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar