Yamaha

Pajak Sembako, BPKN: Daya Beli Masyarakat Rendah, Pedagang Gulung Tikar

  Jumat, 11 Juni 2021   Gelar Aldi S
ilustrasi pedagang pasar. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BANDUNG, AYOCIREBON.COM -- Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI) Firman Turmantara menyebut, rencana kebijakan menjadikan PPN untuk sembako merupakan kebijakan yang semakin menyengsarakan rakyat.

Belum lagi, lanjut Firman, ada rencana kebijakan yang akan menghapuskan sanksi pidana bagi pengemplang pajak.

"Agaknya semakin jauhlah amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat (walfare state)," kata Firman kepada Ayobandung.com, Jumat, 11 Juni 2021.

Selain menyengsarakan rakyat, Firman menilai kebijakan PPN untuk sembako itu juga tak tepat jika diterapkan dalam masa pandemi Covid-19.

Sebab menurutnya, kini para pedangang sedang dalam kondisi sulit karena 50% omzet dagang menurun. Ia mencontohkan seperti harga cabai yang sempat sampai Rp 100.000 pada bulan lalu, ditambah harga sapi yang belum stabil pun akan dikenai PPN.

"Pedagang tentunya akan menjual karena ekonomi sedang menurun, dan daya beli masyarakat rendah, akibatnya akan membuat pedagang gulung tikar," ujarnya.

"Apalagi kebijakan tersebut tetap dilaksanakan dalam masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit, tentunya pasti menyengsarakan rakyat banyak dan berdampak panjang bahkan bisa memunculkan konflik/kerusuhan sosial," kata Firman.

Firman mengatakan, kebijakan itu tidak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

"Sedangkan dalam draf RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang dikenai PPN," tutupnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar