bank bjb
  

Bukan Cuma Sembako dan Pendidikan, Pengobatan Dukun pun Kena Pajak

  Minggu, 13 Juni 2021   Idham Nur Indrajaya
Bukan Cuma Sembako dan Pendidikan, Pengobatan Dukun pun Kena Pajak
ilustrasi dukun / paranormal. (Kaskus)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Tidak hanya dikenakan kepada sembako dan jasa pendidikan, pemerintah pun akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada jasa pengobatan alternatif yang dilakukan dukun alias paranormal. Hal itu tertuang dalam Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Jenis-jenis jasa yang tidak dikenai PPN tercantum dalam Pasal 4a ayat 3. Sebelumnya, jasa pelayanan kesehatan medis tercantum pada huruf (a) pasal tersebut sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Namun, saat ini jasa pelayanan kesehatan medis sudah dihapus.  

Dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 disebutkan, yang termasuk ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis yaitu:Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,

  1. Jasa dokter hewan,
  2. Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
  3. Jasa kebidanan dan dukun bayi,
  4. Jasa paramedis dan perawat,
  5. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium,
  6. Jasa psikolog dan psikiater, dan
  7. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan paranormal.

Pada butir nomor 8, disebutkan jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan paranormal, tercantum sebagai jasa pelayanan kesehatan medis. Dengan kata lain, merujuk kepada Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, jasa paranormal pun termasuk ke dalam jasa pelayanan yang dikenai PPN. Selain jasa pengobatan paranormal, PPN pun akan dikenakan kepada jasa persalinan, dokter hewan, dan bahkan untuk jasa psikolog dan psikiater.

Sebelumnya, ramai diberitakan soal Pemerintah pusat berencana kenakanPPN untuk sembako,seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, telur susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-buan, dan gula. Hal itu tercantum dalam dalam Draf Revisi Kelima Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Tidak hanya sembako, bahkan sekolah pun akan akan dikenai pajak PPnN5%. Alasan sekolah kena pajak karena selama ini sekolah yang gratis dan sekolah yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) sama-sama dibebaskan PPN.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar