bank bjb
  

Abai Serahkan Fasos Fasum, Pengembang Perumahan di Kota Cirebon Bisa Disanksi

  Senin, 14 Juni 2021   Erika Lia
Abai Serahkan Fasos Fasum, Pengembang Perumahan di Kota Cirebon Bisa Disanksi
Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis saat menandatangani pengesahan Raperda menjadi Perda Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon. (Ayocirebon.com/istimewa)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Sanksi administrasi menghantui para pengembang perumahan di Kota Cirebon yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemkot Cirebon.

Sanksi berlaku setelah DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon melalui sebuah rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin, 14 Juni 2021.

Fasum dan fasos dimaksud sendiri berupa fasilitas yang dimanfaatkan bersama para penghuni perumahan.

Fasilitas itu antara lain berupa saluran air, tempat ibadah, ruang terbuka hijau (RTH), tempat pembuangan sementara (TPS), areal pendidikan, hingga tempat pemakaman umum (TPU).

Ada pula utilitas berupa penerangan jalan umum (PJU), jaringan listrik, dan sebagainya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Agung Sedijono mengungkapkan, tercatat 18 pengembang perumahan dengan 127 perumahan se-Kota Cirebon.

"Juni ini baru 6 pengembang yang akan menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemkot Cirebon," ungkapnya seusai rapat.

Dia meyakinkan, sanksi akan dijatuhkan bagi pengembang perumahan yang tidak menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemda.

"(Kalau tidak menyerahkan) ada sanksi administratif," cetusnya.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis memastikan, penyerahan fasum dan fasos kepada Pemda akan menjamin keberlanjutan fasilitas di perumahan itu.

"Pemda akan menjamin keberlanjutan fasum dan fasos pada perumahan bila pihak pengembang menyerahkannya," jaminnya.

Raperda yang baru disahkan dan disetujui hari ini juga mengatur hak wali kota untuk mengawasi kewajiban pengembang dalam penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas umum pada perumahan.

"Perintah ini tegas diminta Pemprov Jabar dan saya akan melaksanakannya," tegas Azis.

Dia pun menginstruksikan DPRKP mempelajari isi aturan tersebut dan menyosialisasikannya secara masif.

Ketua Pansus Raperda tersebut, Cicih Sukaesih menyebutkan, aset perumahan dan permukiman yang dapat diserahkan maupun dikelola Pemkot Cirebon antara lain saluran air, jalan, utilitas listrik, dan lainnya.

"Proses penyerahannya, sesuai perda ini, paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan," jelasnya.

Bila pengembang tak menyelesaikan proses penyerahan utilitas setelah diumumkan melalui media massa selama 1 bulan, seperti hilang atau kabur, penghuni perumahan dapat bermusyawarah untuk membantu penyerahan utilitas perumahan kepada Pemda.

"Ada sanksi administratif bagi pengembang bersangkutan," tegasnya.

Di menyebutkan, pihak pengembang sendiri wajib mengalokasikan 40% dari total lahan perumahan untuk penyediaan fasum dan fasos.

"Luasan itu sesuai rencana tapak (site plan) yang disahkan Pemda. Ketentuan lebih lanjut diatur perwali (peraturan wali kota," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menjelaskan, rancangan regulasi yang terdiri dari 16 bab dan 22 pasal itu untuk menjamin pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana dan utilitas di perumahan maupun permukiman.

"Pansus dan tim asistensi sudah membahas intensif. Sudah sesuai dengan hasil dari fasilitasi gubernur Jawa Barat," terangnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar