bank bjb
  

4 Desa Adukan Sengketa Pilkades di Indramayu

  Jumat, 18 Juni 2021   Fira Nursyabani
4 Desa Adukan Sengketa Pilkades di Indramayu
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto. (dok. Pemkab Indramayu)

INDRAMAYU, AYOCIREBON.COM -- Sebanyak 4 desa mengadukan sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Indramayu. Keempatnya yakni Desa Sukaslamet di Kecamatan Kroya, Desa Kebulen di Kecamatan Jatibarang, Desa Muntur di Kecamatan Losarang, dan Desa Panyingkiran Kidul di Kecamatan Cantigi.

“Saat ini ada empat desa dari empat kecamatan yang mengadukan proses sengketa pemungutan dan perhitungan suara,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto, dalam keterangan resminya, Kamis 17 Juni 2021.

AYO BACA : Tanah Terus Ambles di Rengaspayung, Warga Resah

Ia menambahkan, sesuai dengan tahapan Pilkades yang telah ditetapkan, pihaknya membuka kesempatan bagi para pihak yang akan mengajukan sengketa pemungutan dan perhitungan suara.

Menurutnya, terdapat 1 desa yang sempat menunda pelaksanaan Pilkades serentak yaitu Desa Majasih di Kecamatan Sliyeg, karena hanya ada 1 calon tunggal. Setelah sempat diundur, Pilkades di desa tersebut akhirnya dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021, yang diikuti oleh 3 calon. Dengan demikian, Pilkades yang digelar di 171 desa telah dinyatakan telah selesai.

Satu Cakades Meninggal

AYO BACA : Asrama Haji Indramayu Dipertimbangkan Tampung Pasien Covid-19

Kontestasi Pilkades serentak di Kabupaten Indramayu setelah melalui berbagai tahapan akhirnya diikuti oleh 694 orang. Di tengah perjalanan terdapat 1 orang calon kuwu meninggal dunia yakni dari Desa Ujunggebang di Kecamatan Sukra. Pilkades serentak juga mentapkan jumlah hak pilih sebanyak 717.380 orang, jumlah TPS sebanyak 1.807 lokasi, dan jumlah panitia TPS sebanyak 16.263 orang.

Rencana pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Indramayu sempat mengalami tarik ulur dan penundaan dari jadwal semula. Hal ini karena pilkades harus disesuaikan dengan pandemi Covid-19 yang dalam pelaksanaanya harus menerapkan protokol kesehatan.

Regulasi baru berdampak pada penambahan anggaran menjadi Rp36.084.429.100 karena harus mengubah sistem pemugutan suara. Jika sebelumnya pemungutan suara terpusat di kantor desa, di masa pandemi Covid-19 ini panitia harus mendirikan TPS dan maksimal per TPS hanya 500 orang.

Pilkades serentak 2 Juni 2021 juga sempat membuat repot ASN di lingkungan Pemkab Indramayu. Pasalnya, kekosongan jabatan para kuwu harus diisi oleh para ASN dari kecamatan tempat desa tersebut berada. Alhasil, jalannya pemerintahan kecamatan sempat kerepotan karena para ASN digeser untuk menjabat sebagai Penjabat Kuwu (Pj) di 171 desa tersebut.

AYO BACA : 22 Puskesmas di Indramayu Serentak Gelar Vaksinasi


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar