bank bjb
  

UMKM Dapat Jatah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sampai 40%

  Jumat, 18 Juni 2021   Editor
UMKM Dapat Jatah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sampai 40%
Wapres Ma'ruf Amin. (Ayocirebon.com)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat jatah dalam pengadaan barang dan jara pemerintahan sampai 40%. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Jumat (18/06/2021).

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujar Mar'ruf.

AYO BACA : Pelaku Usaha di Indramayu Diusulkan Terima BLT UMKM

Melalui Perpres ini, UMKM dinilai memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” ujar dia.

Selain itu,  melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya.

AYO BACA : Link Pendaftaran dan Syarat Banpres BPUM atau BLT UMKM Juni 2021

Melalui Gernas BBI, imbuh Ma'ruf, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Ma'ruf, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

Dia pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan. Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

AYO BACA : Cara Daftar Online BLT UMKM PNM Mekaar, Dibuka Hingga 30 Juni 2021


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar