bank bjb
  
Yamaha

Masyarakat Tunggu Janji Pemkot Cirebon Longgarkan Penyekatan dan Beri Keleluasaan Berdagang

  Senin, 19 Juli 2021   Erika Lia
Masyarakat Tunggu Janji Pemkot Cirebon Longgarkan Penyekatan dan Beri Keleluasaan Berdagang
Suasana audiensi antara Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis bersama Forkopimda Kota Cirebon, dan aliansi masyarakat Cirebon yang mengkritisi kebijakan PPKM Darurat. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM -- Pemerintah Kota Cirebon dituntut memberi kelonggaran bagi rakyat kecil yang terimbas hingga tak bisa mencari nafkah saat kebijakan PPKM Darurat diterapkan.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis pun berjanji akan mengupayakan kelonggaran bagi pelaku ekonomi selama PPKM Darurat Jawa-Bali diterapkan di kotanya.

Janji itu disampaikan Azis menanggapi tuntutan sejumlah perwakilan masyarakat yang menyebut diri Aliansi Masyarakat Cirebon yang mengkritisi penerapan kebijakan PPKM Darurat, Senin, 19 Juli 2021.

Sedianya, tuntutan aliansi tersebut akan disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Namun dibatalkan sebab PPKM Darurat yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Audiensi digelar di gedung baru Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon. Hanya beberapa perwakilan yang diizinkan menghadiri audiensi.

Selebihnya, publik diberi kesmpatan menonton langsung secara daring melalui akun Instagram, antara lain akun resmi Pemkot Cirebon @pemdakotacrb dan akun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon @bemkm_fhugj.

Covid-19 Rugikan Daerah, DPRD Kota Cirebon Ajak Masyarakat Aktif Berperan

Selain wali kota dan perwakilan aliansi masyarakat Cirebon, audiensi dihadiri pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Imron Ermawan, Dandim 0614 Kota Cirebon, Letkol Inf Herry Indriyanto, juga Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Mohamad Handarujati Kalamullah.

Dalam audiensi itu, unsur masyarakat salah satunya menuntut kelonggaran bagi pelaku ekonomi seperti pedagang maupun kendaraan truk dan muatan lain untuk melintas di beberapa titik penyekatan.

Desakan lain berupa kelonggaran jam operasional bagi para pelaku usaha, seperti pedagang.

Selain soal kelonggaran bagi pelaku usaha dan kendaraan pengangkut, tuntutan lain berupa pemerataan vaksinasi dan bantuan sosial bagi masyarakat. 

Penyekatan PPKM Darurat Sulitkan Supir Truk, Kapolres Cirebon Kota Minta Maaf

Aparat pun dituntut menjaga kondusivitas dalam penerapan PPKM Darurat dan tak bertindak represif saat penindakan.

Pemkot pula didesak merealisasikan janji - janji itu selama PPKM Darurat dan ketika PPKM Darurat diperpanjang.

Aziz meyakinkan, apa yang mereka sampaikan hari ini merupakan aspirasi masyarakat. Dia berjanji akan kembali bila janji itu tak dipenuhi.

Tuntutan - tuntutan itu dijanjikan Azis untuk diupayakan realisasinya. Menurut Azis, beberapa poin di antaranya dapat diupayakan Pemkot Cirebon.

"Yang bisa diperjuangkan Pemkot Cirebon, kami upayakan. Tapi, untuk kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti penyekatan, kami tidak bisa sembarangan menjanjikan," ungkap Azis.

Azis pun menginstruksikan Sekda untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat.

Perwakilan BEM FH-UGJ, Fahmi Aziz mengaku tak puas. Pihaknya masih menanti realisasi janji otoritas setempat terkait tuntutan mereka kelak.

"Sangat tidak puas karena kami menunggu janji yang disampaikan oleh wali kota, ke depan seperti apa. Saya mau melihat implementasinya," ungkapnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar