Kisruh TWK KPK: Teroris Dibina, 75 Pengabdi Negara Dihina

- Kamis, 27 Mei 2021 | 19:19 WIB
gedung kpk. (ist)
gedung kpk. (ist)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyindir pemecatan yang dilakukan terhadap para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tes wawasan kebangsaan (TWK). 

"Teroris dan terpidana saja bisa dibina, kami 75 pengabdi pada negara begitu dihinakan dengan label tidak dapat dibina," kata Giri Suprapdiono mengutip Republika, Kamis (27/5).

Giri merasa ada perbedaan perlakuan antara penyidik KPK yang kedapatan memeras tersangka korupsi dengan 75 pegawai yang berintegritas. Dia mengatakan, diperlukan sidang etik untuk terhadap penyidik KPK tersebut untuk membuktikan pelanggaran kode etik dan pidananya.

Pernyataan Giri mengacu para penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju yang diamankan menyusul dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial. Tersangka Stepanus Robin kini memang tengah menjalani sidang etik terkait perkara pemerasan tersebut.

"Sedangkan kami diberhentikan hanya dengan tes tertulis dan wawancara yang penuh rekayasa, melewati batas kepantasan dan melanggar HAM," katanya.

Giri memastikan bahwa ke-75 pegawai TMS akan meneruskan upaya hukum yang telah diambil. Hal tersebut, sambung dia, sebagai bentuk hak konstitusi atas kerugian dan di-persona non grata-kan dengan labeling warna merah yang artinya tidak dapat dibina.

Sebelumnya, hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus semenetara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Giri mengatakan bahwa mayoritas atau lebih dari 40 pegawai KPK berstatus TMS tidak bersedia mengikuti pembinaan ulang untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia melanjutkan, terlebih pembinaan ulang juga belum menjamin peralihan status berjalan dengan baik.

"Karena tidak ada kepastian akan diangkat menjadi ASN dan merupakan bentuk strategi pecah belah bagi 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan," katanya.

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini