Novel Baswedan menyebut Firli Bahuri sebagai sosok yang ngotot mengadakan tes wawasan kebangsaan (TWK). Sang ketua KPK itu menurut Novel berujar, di KPK banyak Taliban.
JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Pernyataan itu diungkap oleh Novel dalam acara talk show bertajuk 'Blak-blakan Bareng Novel Baswedan' di akun YouTube Public Virtue, Minggu 20 Juni 2021.
Novel mengatakannya berdasar bukti-bukti yang dilaporkan oleh saksi-saksi terkait permasalahan TWK pegawai KPK ke Komnas HAM dan Ombudsman RI. "Kami mengetahui bahwa ternyata yang memaksakan masuk itu Pak Firli Bahuri," ungkap Novel, melansir Suara.com.
AYO BACA: 3 Organisasi Internasional Surati Jokowi: TWK KPK Diskriminasi yang Sistematik
Awalnya, kata Novel, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK lain Firli tidak mengistilahkannya dengan tes TWK. Melainkan dengan istilah assesmen psikologi TNI AD.
"Itu permintaannya Pak Firli sendiri, dan kemudian diminta agar, kenapa perlu dilakukan itu? Pak Firli mengatakan karena di KPK banyak Taliban. Jadi pertanyannya kenapa Pak Firli ngomong gitu," bebernya.
Padahal, kata Novel, isu Taliban di tubuh KPK tidak benar. Itu hanyalah isu liar yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka dengan kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi.
"Jadi dia bungkus kebusukannya tadi untuk berbuat korupsi dengan cara seolah-olah mengatakan bahwa di KPK itu banyak radikalisme, mungkin. Saya lihat seperti itu karena ketika bicara sekitar 2017-2016 awal mula disebutkan radikalisme, talibanisme, dan lain-lain," ujarnya.
Polemik TWK
Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK alih status Aparatur Sipil Negara (ASN). Satu di antaranya merupakan Novel.
AYO BACA: Teror Nobar KPK End Game, Pemerhati: Demokrasi Indonesia Cuma Semboyan
Banyak pihak menduga TWK tersebut merupakan sekenario untuk memberangus pegawai KPK yang berintegritas dalam memberantas korupsi.
Menyikapi itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK yang tak lulus.
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5) lalu.
AYO BACA: Seputar Film KPK End Game: Alur Cerita, Peminat Membludak, Dihantui Teror
